BPJS si Buah Simalakama – Iuran Sampai Mati…Mikiirrr

Kembali lagi nongol untuk menuangkan apa yg tertunda selama ini di pikiran saya. Sebenarnya masih cukup banyak hal mengenai BPJS yang saya ingin tulis namun kendala kesibukan harian menunda untuk merilisnya di blog ini.

Saya rasa banyak orang yang memiliki segudang pertanyaan mengenai BPJS, yang saya rasa tidak semuanya bisa dijawab oleh pihak BPJS itu sendiri dengan alasan macam”. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan anda sama dengan apa yang saya pikirkan yang akan saya tuangkan di artikel ini dan semoga artikel ini dapat memberi gambaran lebih luas tentang kemungkinan-kemungkinan dari sisi negatif dan sisi positif BPJS bagi warga indonesia.

Tidak perlu saya terangkan apa itu BPJS disini. Saya hanya ingin memberikan gambaran uneg-uneg di pikiran saya tentang bpjs di artikel ini. Saya tidak membedakan apakah ini soal subyektif atau obyektif, karena ini semua tentang pemikiran tanpa batas saja.

Sejujurnya saya menuangkan artikel satu ini karena saya sudah merasakan ‘dampak’ dari munculnya BPJS dan berpengaruh ke kehidupan saya dan ibu saya (kami satu kartu keluarga). Dari ‘dampak’ itu saya mulai mikir lebih panjang tentang bpjs dan hal-hal yang mungkin berdampingan dari munculnya BPJS di Indonesia.

Saya sedikit terangkan awal muasal peraturan bpjs di jaman saya mendaftarkan diri saya dan ibu saya di bulan desember 2015. Di jaman itu, singkatnya, tidak diberitahukan kepada saya baik dalam temu muka di kantor bpjs dan di website daftar online bpjs bahwa setiap bulan semua peserta dalam kartu keluarga yang didaftarkan wajib membayar iuran bpjs tanpa kecuali, BPJS sendiri saat itu memiliki aturan kepada siapa yang tidak membayar iuran bpjs selama 6 bulan berturut-turut, maka keanggotaannya akan diberhentikan secara otomatis oleh sistem sampai ia mulai melakukan pembayaran iuran baru dan iuran tertunggaknya. Artinya adalah siapapun yang mengikuti BPJS boleh tidak membayar iuran secara rutin bulanan ataupun dapat berhenti di tengah jalan dalam rentang waktu 6 bulan tidak melanjutkan pembayaran iuran bpjs-nya.

Nah, ini ada kabar baru, sebenarnya kabar ini sudah nongol beberapa bulan lalu, lebih tepatnya saya baru tau 2 bulan-an lalu dari adik saya. Adik saya yg sudah berkeluarga diberitahukan oleh ibu saya bahwa ibu saya tidak bisa membayar iuran bpjsnya sendiri karena ternyata sistem bpjs sudah diubah.

Ternyata sejak Juni 2016, pihak BPJS punya cara main baru:

Setiap warga/orang yang telah mengikuti BPJS dalam satu Kartu Keluarga (KK) wajib membayarkan seluruh iuran anggota kk tersebut setiap bulannya. Artinya adalah jika ada satupun anggota dalam KK tidak mengikuti BPJS lagi / tidak membutuhkan BPJS lagi, maka anggota yang ‘berhenti’ ini tetap dikenakan wajib bayar BPJS agar pihak anggota KK lainnya tetap dapat memperoleh jaminan keanggotaan BPJS dan menggunakan faskes bpjs. Jadi, jika misal anda memiliki 10 anggota dalam satu KK, dan katakanlah satu orang di dalamnya memutuskan berhenti jadi anggota bpjs dengan tidak membayar iuran satu kali saja maka 9 anggota kk lainnya otomatis tidak dapat memperoleh layanan BPJS.

Agar 9 orang anggota KK tersebut dapat memperoleh layanan BPJS, maka 1 orang tadi itu tetap diwajibkan bayar iuran bpjs walau dia tidak lagi memerlukan bpjs dengan alasan apapun. Mungkin buat anda sederhana, tapi sebenarnya aturan ini adalah aturan pemaksaan kehendak kepada warga negara, artinya adalah sekali ikut bpjs maka anda tidak memiliki kesempatan untuk berhenti menjadi anggota BPJS.

Dan karena aturan baru itu, berimbas pada ibu saya. Saya sejak menjadi anggota bpjs hanya membayar iuran pertama saja, dan sudah tidak membayar iuran bpjs sampai 6 bulan lamanya (karena tidak mampu lagi – tidak ada sisa uang utk bayar iuran tsb) artinya adalah saya sebenarnya sudah dihentikan otomatis oleh bpjs sebagai anggota bpjs dan tidak berhak memperoleh layanan faskes bpjs lagi. Namun alangkah kagetnya saya ketika 2 bulan lalu ibu saya yang hendak membayarkan iuran bpjsnya di minimarket melihat tagihan bpjs dari yang cuma 80ribuan (kelas 1) melonjak menjadi 1 jutaan! Mungkin ibu saya hampir pingsan saat tau jumlah tsb, pihak kasir minimarket menjelaskan ternyata tagihan bpjs sebesar 1 juta itu adalah tagihan total dari iuran bpjs milik saya sejak bulan kedua tidak membayar ditambah iuran milik ibu saya di bulan tsb.

Jujur saya amat sangat kecewa, sedih, marah, kesal dan rasa campur campur emosi negatif lainnya berkecamuk di dalam diri saya. Bukankah sudah jelas aturan awalnya adalah anggota bpjs yang tidak membayar 6 bulan berturut-turut statusnya adalah tidak aktif, maka secara gamblang saja maknanya adalah ia yang membayar iuran bpjs adalah peserta aktif dan berhak mendapatkan layanan faskes bpjs.

Saya mendaftarkan bpjs bukan atas kehendak saya, bukan berarti saya anggap enteng soal kesehatan dan mampu membiayai kesehatan saya sendiri. Saya mendaftarkan bpjs karena ibu saya yang meminta agar ia bisa dapat layanan kesehatan terjangkau (walau ibu saya ibu rumah tangga, dan kami pun hidup masih sebatas makan harian saja, penghasilan saya juga tidak tetap dan juga saat itu saya bingung darimana nanti bayar iuran bpjs kami). Maka dari itu karena ketidakmampuan saya bayar iuran bpjs bulanan karena saya tidak mampu secara finansial bulanan, saya putuskan stop di bulan kedua sampai seterusnya, dan saya sudah pernah cek saat hendak cek iuran bpjs milik saya secara online ternyata data saya tidak ada lagi, artinya adalah kepesertaan bpjs saya sendiri sudah di-stop oleh BPJS di sistem mereka, sedangkan saya cek milik ibu saya tetap aktif, kadang kalau saya ada duit saya berikan untuk ibu saya agar bpjs-nya bisa terus jalan.

Namun sejak aturan BPJS tsb berubah, jujur saja kami hidup pas-pas’an, masih bisa makan harian aja beruntung, tunggakan pdam dan listrik juga cari kesana kemari untuk bayar, saya juga mati-matian cari orang untuk menggunakan jasa saya, semua hasil duit itu untuk makan harian, sisa-pun untuk beli pulsa atau bayar pdam/listrik, jujur saja bukan saya anggap enteng soal kesehatan, tapi iuran bpjs berada di urutan terakhir saya karena daftar biaya hidup harian saja sudah ribet apalagi ditambah bayar bpjs.

Ketika mendapatkan informasi bahwa aturan bpjs berubah menjadi setiap orang dalam KK wajib bayar, tidak boleh berhenti jd peserta bpjs atau anggota lain dalam KK tidak dapat hak bpjs-nya, saya tidak langsung percaya, saya cek di aplikasi tagihan bpjs milik ibu saya dan… DUAARR… bagai disambar petir siang bolong, ternyata benar…tagihannya 1 jutaan! Rasanya itu ibarat jika melihat dirut bpjs ingin saya kasih bogem mentah saja.

mo bayar tagihan 2bln 1 akun bpjs dapatnya segini coba!

Dan akhirnya karena kami tidak sanggup bayar iuran tersebut, ibu saya pasrah di rumah. Padalah ibu saya sedang dalam kondisi tidak sehat pula. Dan sejak 2 bulan lalu, berhentilah kami berdua mengurus iuran bpjs, saya jelas tidak mampu melunasi bpjs sebesar 1 jutaan itu yang mana itu adalah bentuk penindasan aturan BPJS kepada pesertanya.

Bayangkan saja, saya yang statusnya sudah stop/null di sistem bpjs mendadak bisa aktif lagi plus langsung diberi tunggakan bpjs berbulan-bulan yang ditagihkan ke anggota bpjs lainnya dalam satu kk (ibu saya) sebesar 1 jutaan itu. Yang awalnya hanya akan bayar iuran ibu saya 80 ribuan menjadi 1 jutaan. Disini saya jadi diposisikan bersalah karena tidak membayar iuran bpjs milik saya sendiri, tapi ini adalah langkah pembodohan binti kurang ajar dan kelewat batas BPJS yang melanggar aturannya sendiri sejak awal yang telah memberi aturan tentang kepesertaan aktif dan tidak aktif dan TIDAK DISEBUTKAN BAHWA PESERTA AKTIF DIKENAKAN SANKSI iuran tunggakan dari peserta bpjs yang tidak aktif dalam satu KK.

Sedih sekali saya… 80 ribu jadi tunggakan 1 juta, itu bukanlah jumlah sepele/kecil untuk kami.

Bukankah negara itu melalui BPJS memberi jaminan layanan kesehatan kepada warga negaranya? Namanya saja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial! Artinya adalah memberi jaminan bukan pemaksaan! Bukankah dalam UUD ada aturan DILARANG MEMAKSAKAN KEHENDAK KEPADA ORANG LAIN?

Yang jadi pertanyaan saya:

1. Pantaskah bpjs masih meneruskan menagih iuran bpjs kepada peserta yang tidak aktif lagi?

2. Pantaskah peserta aktif dalam satu kk menanggung biaya bpjs peserta yang tidak aktif lagi?

3. Dimana letak ‘tombol’ stop/berhenti menjadi peserta bpjs?

4. Bukankah sejak awal ini disebut peserta bpjs, bukan rakyat bpjs? Artinya kan tidak jamak, artinya adalah setiap manusia yang mengikuti bpjs dan membayar iuran bpjs miliknya adalah sama dengan berusaha menginvestasikan dana kesehatan miliknya sendiri untuk kebutuhannya sendiri? Lalu mengapa ini semua menjadi setiap peserta membayar iuran bpjs untuk memberikan hak dana iuran tersebut untuk manfaat kesehatan peserta bpjs lainnya? Curang!

5. Jika seseorang sejak awal ikut bpjs memang membayar iuran bpjs untuk dirinya sendiri, lalu mengapa ada aturan tagihan tunggakan peserta tidak aktif tetap dikenakan jika ia tidak lagi ingin mengikuti menjadi peserta bpjs? Bukankah hak setiap orang (peserta bpjs) jika ia dalam kondisi apapun faktornya hingga membuat ia tidak lagi sanggup mengikuti (bayar iuran) bpjs maka ia sama juga berhenti menginvestasikan biaya kesehatannya kepada bpjs lalu mengapa ia tetap wajib bayar tunggakan? Untuk siapakah iuran tunggakan bpjs peserta tidak aktif dikenakan? Sangat tidak lazim, disisi lain memeras peserta bpjs yang tidak aktif tidak dapat membayar iuran bpjs dengan kondisi apapun, tapi tetap diperas WAJIB membayar selamanya seumur hidupnya demi nasib peserta bpjs aktif lain di dalam satu KK.

6. Apakah manusiawi aturan bpjs yang membuat seseorang peserta aktif tidak lagi mendapatkan hak bpjs-nya jika satu anggota dalam KK-nya yang mengikuti bpjs tidak lagi dapat membayar iuran bpjsnya sendiri? Ini sama saja peserta aktif tsb membayar dobel / 2 x iurannya sendiri dan milik peserta tidak aktif hanya agar peserta aktif tsb tetap dapat mendapatkan hak bpjs-nya. Apakah ini disebut layak, manusiawi dan tidak pemaksaaan jika seorang manusia harus menanggung beban iuran orang lain? Adilnya dimana jika seseorang harus bekerja lebih keras demi membayar iuran dobel untuk dirinya sendiri dan untuk peserta tidak aktif dalam KK-nya? Dan jika peserta aktif itu pada akhirnya menyerah tidak sanggup bayar dobel untuk dirinya sendiri dan milik peserta tidak aktif dalam satu KK-nya, apakah BPJS masih disebut layak dan manusiawi jika terus menagih iuran bpjs mereka karena mereka sudah tidak mampu membayar iuran lagi?

7. Dimana letak KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB sila ke -2 dan KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA – pancasila sila ke-5 diterapkan di BPJS? Saya menulis point ini karena pada dasarnya jika anda tidak lagi mampu membayar bpjs, apakah kita tetap dapat mendapatkan bantuan kesehatan dari pemerintah DENGAN CARA MUDAH ADIL DAN BERADAB? saya tekankan kata CARA MUDAH ADIL dan BERADAP karena ada aturan seperti di bawah ini. Saya copy informasi di bawah ini (tulisan garis miring) dari website yang bisa anda kunjungi disini.

Disebutkan bahwa rakyat yang tidak mampu mengikuti BPJS tetap dapat mendapatkan layanan bpjs, golongan ini disebut Penerima Bantuan Iuran. Nah sayangnya adalah untuk mendapatkan PBI ini syaratnya seperti dibawah ini:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bahwa data Penerima Bantuan Iuran (PBI) setiap 6 bulan akan dilakukan validasi oleh Kementerian Sosial.

Menteri Sosial telah menetapkan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Kriteria Warga Miskin Penerima Kartu BPJS PBI atau Kartu Indonesia Sehat?

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Apakah MANUSIAWI jika warga indonesia untuk dapat memperoleh PBI tsb harus benar-benar miskin sebanyak 14 point? Saya tanya kepada anda, miskin itu seperti apa sih? Apakah miskin itu benar-benar harus tinggal di gubug reot ukuran sekian meter, tidak ada fasilitas mck dsb spt disebut diatas? Jika ya seperti itu aturannya, ini hanya menunggu waktu saja semakin banyak warga indonesia yang ‘dimiskinkan’ karena terus wajib bayar bpjs!

Buat saya miskin itu sederhana, orang tidak punya aset, tidak memiliki pendapatan tetap, miliki utang banyak, susah makan untuk esok hari, tidak punya kemampuan membayar biaya kesehatan bpjs!

Bicara soal kesehatan, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang KAYA RAYA/MAMPU SECARA FINANSIAL dapat lebih tinggi derajatnya diatas yang namanya KESEHATAN. Bicara soal kesehatan semua manusia itu miskin!

Dan jika pemerintah tidak dapat memberikan kelayakan manusiawi nan mudah bagi warganya untuk memperoleh PBI namun harus dengan prasyarat benar-benar miskin, lalu letak manusiawinya dimana?

Saya berpikir, apakah pantas ya BPJS ini tetap ada di indonesia? Masih layak-kah mereka ‘menjual’ dengan iuran ‘murah’ yang sama sekali tidak ‘murah’ bagi beberapa peserta? Tidak semua orang dapat membayar teratur, bukan karena peserta tidak ingin mendapatkan faskes dengan cara mudah dan terjangkau, tapi karena tidak setiap peserta dalam kondisi ada ‘rejeki’ untuk terus membayar iuran secara rutin. Jadi jika anda baca berita bahwa bpjs kurang dana, dan disetorin dana tambahan dari pemerintah dengan alasan banyak peserta menunggak/menunda pembayaran iuran ya mereka itu perlu pahami masyarakat indonesia itu mengutamakan isi perut dulu bukan kesehatan.

Sekali lagi, ini bukan kesalahan rakyat yang mengikuti bpjs, pemerintah perlu tahu, rakyat saja bisa makan 1 hari untuk bertahan esok hari itu sudah bersyukur di jaman ini, apalagi ditambah ‘beban’ bayar bpjs yang terus ditagih walau sudah jelas tidak mampu bayar iuran lagi karena tidak mampu secara finansial. Dan jika tidak mampu lagi, bukankah pemerintah meng-adakan PBI tersebut, namun alangkah keji-nya prasyarat PBI tersebut, orang tidak mampu HARUS benar-benar miskin sekali agar dapat memperoleh layanan kesehatan.

Jujur saja ini ironis dan ironi, sejak awal diadakan BPJS jujur saya 100% tidak yakin lembaga ini dapat berjalan baik dan manusiawi. Alasan saya sederhana saja: Bagaimana mungkin pemerintah bisa memberikan faskes yang layak, mudah, terjangkau biayanya jika rakyatnya sendiri saja masih belum mampu memperoleh pendapatan teratur dan menyisakan biaya untuk bayar iuran per bulannya? Kedua adalah perihal transportasi di indonesia yang lebih muahal menguras keuangan daripada urusan kesehatan! Coba deh anda tinggal di sebuah kepulauan berpenduduk di satu wilayah di indonesia, anda akan kaget biaya transportasi naek kapal kecil saja bisa jutaan sekali jalan belum baliknya cuma demi bisa sampai ke rumah sakit!

Niatnya itu bagus via BPJS, namun eksekusinya sungguh tidak manusiawi. Mengapa masih menagih kepada peserta yang tidak mampu lagi agar peserta lain tetap dapat memperoleh hak bpjs-nya? Mengapa membodohi rakyat dengan mengatakan ini adalah gotong royong? Mengapa masih disebut gotong royong jika seorang peserta bpjs tidak mampu tetap dipaksa membayar iurannya/tunggakannya demi peserta aktif lainnya? Dan mengapa peserta aktif ibarat buah simalakama, jika satu peserta dalam KK-nya tidak aktif, maka ia dikenakan iurannya sendiri ditambah jumlah iuran tunggakan peserta tidak aktif dalam KK-nya?

Mengapa tetap dikenakan iuran BPJS namun peserta bpjs di kota kecil dimana faskes sangat terbatas tidak diberi kemudahan untuk memperoleh faskes yang lebih layak dan lengkap seperti di kota lain? Saya tulis ini karena di kota saya jelas tidak ada rumah sakit yang bisa menangani tumor/kanker sampai penyakit berat lain, RS di kota saya alatnya sangat terbatas! Jumlah tenaga medis terbatas, ruang kelas 3 – 2 – 1 pun sangat amat terbatas dibandingkan jumlah peserta bpjs? Mengapa jumlah faskes tidak meningkat cepat dibandingkan kecepatan tingkat penurunan kesehatan peserta bpjs?

Sekali lagi, saya ingin jelaskan, bahwa kepesertaan bpjs bagi sebagian orang itu membuat kecemburuan sosial makin tinggi. Mengapa? Karena di satu sisi peserta bpjs yang tinggal di kota dengan faskes lebih baik bisa mendapatkan layanan kesehatan lebih terjamin daripada peserta bpjs di kota/area kecil dengan jumlah faskes dan layanan kesehatan yang kurang memadai.

Saya bisa kasih bukti, di kota saya, ada peserta bpjs yang meminta rujukan dokter bpjs untuk diarahkan / minta dirujuk ke RS lain di kota tetangga bukan ke RSUD kota saya, alasannya sederhana: alat kesehatan lebih lengkap, layanan di RS tetangga lebih layak dan lebih terjamin. Ada peserta bpjs di kota saya yang iri karena di kota besar seperti Jakarta layanan faskes bpjs lebih banyak, layanan lebih baik juga, peserta bpjs ini berpikir mereka bayar kelas 1 pun gak akan bisa dapat faskes seperti di jakarta karena di kota saya ini kota kecil yang faskes dan layanannya pas-pas’an dan mungkin juga kurang dilayani dengan baik.

Belum lagi ada peserta bpjs yang beranggapan kepesertaan bpjs ini hanya menguntungkan peserta bpjs dengan resiko kesehatan besar yang tinggal di kota besar, dimana ia berpikir saya kerja mati-matian bisa bayar bpjs tapi dana saya dipakai untuk membiayai kesehatan orang yang sakit diluaran sana dan jika saya tidak bayar saya tetap diberi tagihan tunggakan iuran bpjs hanya demi orang yang sakit diluar sana tetap dapat mendapatkan layanan kesehatan karena biaya kesehatan orang sakit tersebut besar. Yang enak mereka peserta bpjs dengan resiko kesehatan besar yang tinggal di kota besar, sedangkan yang punya resiko sakit besar di kota kecil tetap harus mati-matian memperjuangkan dapat faskes yang layak dan cepat.

Ini belum lagi peserta bpjs yang tinggal di kepulauan atau pelosok desa terpencil, untuk dapat manfaat faskes miliknya, katakanlah jika ia memilih kelas 2 seharga 60ribuan, ia harus mengeluarkan biaya transportasi yang bisa sampai 20x lipat dari biaya iuran miliknya itu. Sudah amat jelas, di indonesia itu faskes sangat minim, letaknya jauh, biaya makan dan transportasi di indonesia berada di tingkat urutan pertama dan kedua sebelum bicara soal kebutuhan kesehatan!

Saya juga ada pemikiran: Jika dokter bpjs yang dipilih peserta bpjs tersebut katakanlah suatu saat nanti meninggal dunia, dan jika dokter tsb memiliki katakanlah ribuan peserta bpjs yang ditanggungnya, lalu kemanakah nasib ribuan peserta bpjs ini kemudian? Karena setau saya soal perubahan data sekecil apapun itu milik peserta bpjs harus dilakukan di kantor bpjs! Bayangkan coba, kantor bpjs yang kecil gtu harus mengurus ribuan peserta bpjs hanya dari satu dokter bpjs yang sudah dipanggil sang pencipta. Jika satu hari saja kantor bpjs bisa melayani 50 orang, lalu ribuan manusia itu selesai berapa lama? Sistem website bpjs tidak menyediakan aplikasi dua arah bagi peserta bpjs sehingga apapun perubahan data wajib dilakukan di kantor bpjs (mutasi data).

Menurut saya pribadi, BPJS perlu dirombak total, menjadi lebih MANUSIAWI, LEBIH ADIL, LEBIH BERADAB. Hanya karena pemerintah meluncurkan program bpjs, bukan berarti pemerintah yang berjalan sudah sukses memberi kesehatan merata bagi warganya. Sangat tidak lucu sekali, mengapa disebut program pemerintah jika bpjs ‘dibuat’ untuk memaksa orang terus membayar iuran selamanya? Bukankah disisi lain ini jelas kelihatan ketidakmampuan pemerintah membiayai dan menyediakan fasilitas kesehatan layak kepada warganya? Satu-satunya yang bisa membuat seseorang tidak dikenakan biaya iuran bpjs lagi adalah sebuah kartu sakti yang disebut kartu kematian. Ya, jika seseorang sudah meninggal dunia, punya sertifikat kematian, bawa itu ke kantor bpjs dan tunjukkan ke pihak staff bpjs, kasih nomor virtual account bpjs orang yang meninggal tsb maka berhentilah sudah iuran bpjs orang tersebut.

Hebat kan? Kesehatan itu penting sampai akhir hayat, tapi terus menagih kepada orang yang tidak sanggup lagi bayar iuran bpjs sampai akhir hayatnya dan dipersulit dapat PBI semasa hidupnya dan mengatakan bangga dengan program bpjs karena manfaatnya luas tapi dengan memaksakan kehendak bayar iuran pesertanya, kok gnian disebut MANUSIAWI? Mungkin banyak orang yang akan mencari sertifikat kematian hanya demi memastikan iuran bpjs miliknya bisa berhenti selamanya!

Saya tidak mengatakan saya tidak butuh bpjs ataupun warga tidak butuh bpjs. Saya mengatakan bahwa iuran bpjs sudah mulai memberatkan kehidupan saya dan ibu saya yang hidup pas-pas’an.

Untuk direnungkan…

Alangkah bijaknya jika pemerintah bisa memberi bantuan kesehatan kepada warga tidak mampu secara finansial tanpa embel-embel harus benar-benar miskin 14 syarat PBI agar dapat memperoleh bantuan kesehatan. Ingatlah, tidak ada satupun manusia perlu miskin untuk menghadapi penurunan kesehatan, kesehatan tidak memandang orang harus kaya agar tetap sehat ataupun orang harus benar-benar miskin untuk dapat sakit. Tidak ada satupun manusia berdiri megah diatas KESEHATAN.

Iklan

12 thoughts on “BPJS si Buah Simalakama – Iuran Sampai Mati…Mikiirrr

  1. Saya sependapat dengan teman – teman di atas,, agar pemerintah lebih manusiawi dalam melaksanakan program kesehatan bagi rakyat bawah dan tidak ada intimidasi jika si peserta tidak sanggup untuk meneruskan iuaran ya

    Suka

    1. Ya bgitulah bos awalnya drayu join bpjs akal”an bnyk manfaat bayar murah. Abis gk sanggup bayar dpaksa bayar kena penalti pula,sakit gk sakit hrs bayar sampe mati.Krn pemerintah membuat bpjs mjd alat politik skrg defisit 9T mau nambal drmn? Dr cukai rokok lah apa ya gk punya urat malu namanya juga badan kesehatan kok bertekuk lutut dr cukai produk yg merusak kesehatan? Buat saya bpjs ibarat bom waktu saja klo lama’ gk kuat naek iuran ato majakin dr hal lain tiap warga indonesia semua demi nambah budget.

      Masalahnya dr awal knp bpjs defisit ialah krn org” dbelakangnya berusaha lbh tinggi derajatnya dr sang pencipta dng bpjs semua penyakit dpt dtanggung kan lucu manusia itu emang hrs sakit n hrs mati tp bpjs gk melek bahwa kesehatan itu mahal, adil bukanlah hrs merata dan harus bisa melingkupi segala penyakit. Ibarat menyepelekan harga perawatan penyakit berat aja tuh.

      Aahh pusinglah..

      Suka

  2. Sabar ya mas..
    Program2 pemerintah memang selalu ada saja sisi lemahnya. Tapi sepertinya memang itu cara terbaik (menurut BPJS) untuk mencapai universal health coverage tahun 2019, dimana per 1 januari 2019 WNI wajib menjadi peserta BPJS, jika tidak maka akan ada sanksinya. Hahahahahah makin terlihat kan pemaksaannya? Tapi memang itu harapan pemerintah, seluruh warga indonesia bisa tercover jaminan kesehatan. Sayangnya, yg pemerintah fokuskan hanya pada “pemerataan pelayanan kesehatan yg di dapatkan masyarakat” tanpa membenahi fasilitas2 kesehatannya. Hmm..
    Saran saya mas, jika nanti terpaksa harus daftar lagi, coba mas pindah kelas aja, ambil yg kelas 3. Karna bedanya cuma di ruang rawat inap, jadi kalo untuk rawat jalan ya pelayanan dan obat yg di dapat sama saja. Maaf dan terima kasih..

    Suka

    1. 1. Soalnya kita ini tipikal yg lebih banyak memulai dengan menganggap semua akan mudah tapi gk terbiasa membuat sebuah sistem dengan berbagai jenis kemungkinan yg bisa terjadi, akibatnya semua djadikan “mudah” dan “standard” tapi tidak semua warga itu bisa di”mudahkan” dan di”standardkan” dng sistem yg sama di semua area. Seharusnya BPJS itu dibuat adil per wilayah dan tidak memaksakan kehendak rakyat. Ini BPJS lama” bahkan lebih mengerikan daripada pajak!

      2. Saya rasa universal health di indonesia itu wacana saja, masih sangat lama, 2019 tidak akan terpenuhi, kecuali yg dimaksud terpenuhi oleh pemerintah adalah sekedar mencatatkan statistik database warga di dalam program bpjs. Faktanya kan bpjs lebih banyak bekerja untuk mencapai statistik data peserta ketimbang memulai aksi untuk memudahkan semisal dari: proses bayar iuran, memperluas jangkauan ketersediaan layanan kesehatan, membuat adil tentang denda (masa maksa mulu) dll.

      3. Untuk saya ini bisa jadi bentuk tidak maunya pemerintah memenuhi tggjwb sepenuhnya untuk menanggung kesehatan warganya, maka dari itu dibuatlah BPJS dng tagline Gotong Royong, tapi kan nyatanya tidak adil untuk peserta. Karena kita terlalu mudah percaya diiming-imingi dengan kata biaya kesehatan murah dan menanggung masalah kesehatan apapun. Nyatanya ini jadi senjata makan tuan untuk pemerintah karena biaya bpjs jd bengkak dan minus krn gk pakai batas atas platform untuk menanggung kesehatan per peserta sehingga hancur lebur biaya bpjs untuk bayar masalah kesehatan kelas berat pesertanya, dan terus cari talangan dana, akibatnya peserta yg memang sudah tidak sanggup bayar 6 bln pun tetap kena denda, lalu beralih ke pengelompokkan pembayaran per total KK dalam sekali bayar, klo tidak bayar 1 peserta maka peserta lain dlm 1 kk tidak dapat mendapatkan layanan bpjs…gni kok dkatakan fair dan berkeprimanusiaan? Melanggar HAM iya!

      4. Masalahnya mas, tidak mudah bagi kita untuk berpindah kelas selama bpjs arogan, bayangkan saja kelas 1 aja kita udah gak sanggup bayar berbulan-bulan mau pindah kelas aja sampe dminta bayar denda di kelas peserta bpjs yg ada saat ini (padahal selama tempo denda itu kami tidak pakai bpjs sekalipun!), kita sakit pun kita nikmati karena gk punya duit bayar bpjs…padahal termasuk kelompok masyarakat yg paham kesehatan tapi ya bisa sakit juga kan? Jadi bener” miris mas, maju kena mundur kena, dan ini bpjs memang sudah lebih sadis pelaksanaannya daripada malaikat pencabut nyawa.

      Niatnya itu bagus memberi kesehatan murah bagi warga indonesia, tapi kata murah tidak sama dengan kata terjangkau dan tidak sama dengan menyamaratakan kondisi keuangan masyarakat indonesia yg pasti lebih mengutamakan isi perut dan transportasi sblm urusan bpjs. Saya tidak bisa bayangkan ya dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran di indonesia per tahunnya menuju 2019, kalau-lau makin meningkat, pertanyaan saya sederhana:

      1. Bagaimana jika semakin banyak peserta bpjs yg tidak sanggup bayar iruan bpjsnya? Apakah masih pantas dipaksa bayar denda per satuan KK mrk?

      2. Apakah pemerintah akan benar-benar tetap memberi jaminan memberi kesehatan layak untuk warganya tanpa embel” kekurangan dana di pos kesehatan?

      3. Apa Penerima Bantuan Iuran (PBI) itu bisa diterapkan dengan mudah ketika poin 1 dan 2 diatas terjadi?

      Ya pada akhirnya niat baik klo gk adil juga akan jadi buah simalakama untuk pemerintah, siapapun presidennya.

      Suka

  3. ahh lebik baik balikkan lagi seperti awal, askes untuk negeri dan inhealth untuk swasta, seeprti perusahaan asuransi yang mau daftar monggo , klo gak ya monggo, daftar bayar bulanan, klo gak daftar ya kayak dulu berobat bayar sendiri.
    lagian sejak bpjs, pasien ibarat anak tiri di RS , apalagi di RS yang bonafit. beda ma yang bayar kelas 1 dengan bpjs kelas 1.
    ini bpjs jadi ibarat upeti lagi selain dari pendapatan sektor pajak kali ya

    Suka

    1. Teman saya yg guru dpt askes, ‘iuran’ dari gajinya pun masih kesusahan mendapatkan faskes, sering mentok di puskesmas saja, tiap berobat sudah gak mempan lg sudah bertahun” kondisi kesehatan dia gk bagus. Dari analisis saya sptnya dia kena vertigo tp dokter di puskesmas susah kasih rujukan ke rs. Jadinya dia serba susah, pake obat warung jg gk boleh krn bisa kena jantungnya yg mana jantungnya jg bermasalah, kolesterol tinggi, padahal wanita ibu 2 anak berat cuma 42kg loh kondisi udah miris gtu aja susah dokter askes di puskesmas ngasih rujukan. Jadi ini saya lihat bukan soal mau askes ato bpjs, tapi soal pihak pertama yg memeriksa kesehatan sulit ngasih rujukan, jadinya mentok di faskes dasar ya puskesmas itu, mungkin pihak askes/bpjs yg notabene dpt iuran kecil gk mau terlalu mudah memberi faskes yg lbh lengkap yg pasti butuh biaya perawatan peserta lebih besar. Menurut saya ini askes/bpjs benar-benar harus di’beresin’.

      Nah soal pasien bpjs di anaktirikan, klo dari kejadian dlapangan yg saya ketahui ini juga tergantung dari pihak rumah sakitnya dan dokter bpjsnya, klo di puskesmas masih standard pelayanan, tp susahnya di pihak dokter bpjs yg kita pilih susah minta rujukan ke rs, sampe rs jg kadang ada rs yg gak sediain layanan optimal ke peserta bpjs tp saya lihatnya sih dr keterbatasan ruang perawatan, obat, dan layanan kelas beratnya, klo dari human care selama ini saya blm lihat langsung peserta bpjs dianaktirikan.

      Ya intinya kan pihak penjamin iuran itu gak mudah meloloskan peserta iuran utk dpt faskes yg lbh baik, ini sudah melanggar HAM juga sih sbnrnya, menahan pasien utk dapat faskes yg lbh baek. Ada konsekuensinya di PBB tuh!

      Salam kenal miss nana 🙂

      Suka

    1. Yoi gan, ibarat gtu. Semua org butuh sehat tp pemerintah lbh mikir terima duit dulu bukan menyejahterakan kaum grassroot dulu, sarana prasarana masih kurang memadai. Yg diuntungkan kaum yg mampu scr finansial bayar murah dpt faskes bagus dkota gede. Miris liatnya gan. Kasihan rakyat yg jauh dkepulauan pula apalagi dpedalaman kalimantan 😢

      Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s