Gotong Royong Atau Join Paksa BPJS?

Sekali lagi saya akan menulis tentang nasib saya sebagai wni, lahir dan besar di indonesia tulen 100%!

Kejadian ini saya alami sendiri dan berlangsung di bulan November 2015 ini. Pada tanggal 11 Nov 2015 saya membuka website bpjs kesehatan (untuk yang kesekian kalinya) dan kali ini saya tidak sekedar browsing baca-baca isinya tapi juga memutuskan melakukan pendaftaran online bpjs karena sudah diminta oleh ibu saya.

Sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan seputar BPJS yang saya rangkum dari berita di tv dan media internet yang saya lihat-dengar-baca:

1. BPJS itu adalah lembaga non revenue/non profit yang dibangun oleh pemerintah untuk memberikan program layanan kesehatan (lebih tepatnya pembiayaan) bagi wni (menyeluruh) tanpa kecuali dengan cara menarik iuran bersama-sama setiap bulannya dan terbagi dengan tiga iuran untuk kelas layanan kesehatan yang dapat digunakan di semua cabang fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS.

Seingat saya di media cetak ada yang menulis bahwa Direktur BPJS mengatakan bahwa layanan BPJS Kesehatan akan diwajibkan untuk diikuti oleh semua penduduk indonesia mulai bulan apa gtu ya saya lupa (yang jelas sudah sejak bbrp bln lalu berlaku). Iklan informasi ini juga sudah nongol di tv.

Singkat kata, saya membuka halaman pendaftaran online, dan dihalaman pertama pendaftaran ditampilkan sejumlah informasi ‘syarat dan ketentuan layanan’ yang dari isinya sih lebih diarahkan tentang kewajiban pengguna bpjs.

bpjsk1

Kita diminta menyetujui dulu ‘informasi’ pendaftaran online di halaman pertama itu supaya bisa melanjutkan ke langkah kedua. Lalu saya cek checkbox terms yang ada dan lanjutkan ke proses berikutnya. Nah di proses kedua adalah halaman dimana kita diminta memasukkan nomor KK (kartu keluarga) dan mengklik tombol agar data KK dapat ditampilkan. Saya lakukan itu, mengisi nomor KK, mengisi kode verifikasi captcha dan klik request button. Lalu muncullah daftar nama-nama yang terdapat dari nomor KK tersebut.

bpjsk2

Betapa terkejutnya saya, ketika hasil yang dikeluarkan menampilkan daftar tiga orang. Yaitu ibu, saya dan adik saya. Padahal yang benar sesuai data termutakhir terakhir adalah berisi saya dan ibu saya. Data ini adalah data resmi yang dicatat oleh catatan sipil kota saya saat saya mengurus pembuatan KK baru karena adik saya sudah ikut KK baru di kota lain dng suaminya. Saya sendiri yang mengurus semua proses administrasi bikin KK baru yang bisa anda baca di artikel saya sebelumnya disini.

Nah yang menjadi pertanyaan kemudian:

1. Mengapa data KK saya di sistem website daftar online BPJS bisa berbeda dengan data real/termutakhir/terakhir yang sesuai dengan KK yang kami miliki saat ini yang hanya tertulis 2 orang saja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Mengapa nama adik saya masih masuk dalam daftar KK tersebut padahal jelas sudah punya KK baru dng suaminya di kota lain.

Saya berusaha ikuti proses daftar online bpjs kesehatan dan saya temukan kejanggalan notifikasi yang makin membuat sistem tidak jelas. Kejanggalan yang saya temukan adalah;

1. Saat kita masukkan nomor KK dan kode verifikasi captcha dan menekan tombol enter maka akan muncul notifikasi pop up bertuliskan spt gambar dbwh ini

bpjsk2

2. Tapi ketika kita misalkan tidak memilih semua orang dalam daftar output KK di formulir tersebut (saya uncheck satu opsi yaitu nama adik saya-jadi hanya memilih saya dan ibu saya-sesuai kondisi nyata) dan melanjutkan ke proses tekan tombol Lanjut. Maka akan muncul notifikasi pop up bertuliskan spt dbwh ini:

bpjsk3

Saya memilih daftar online dengan maksud:

1. Cek apakah proses daftar online memang bisa digunakan dan memproses data dng sewajarnya.
2. Karena saya / ibu saya tidak mungkin bisa datang ke kantor bpjs untuk daftar ditempat karena kami masing” punya tanggung jawab pekerjaan yang tidak bisa dikesampingkan.
3. Agar proses pendaftaran bpjs berjalan cepat, efisien, dan bisa langsung segera diproses dan dapat digunakan sesuai waktu standardnya.

Saya kirim komplain di website bpjs, dan sampai detik ini hari ini juga komplain saya belum ada tanggapan sama sekali dari pihak BPJS Kesehatan (saya menyimpan file website offline report komplainan saya). Sejauh ini sudah 22x laporan komplain saya dibaca pengunjung website tsb (saya cek 5mnt lalu).

So, kalau data KK saya di daftar online bpjs saja tidak benar, bagaimana nanti kalau daftar langsung di kantor fisiknya? Kalau saya jelaskan dan pihak bpjs tetap ngotot pake data 3 anggota KK gimana? Lalu bagaimana data asli milik keluarga saya di negara ini?

Sekedar anda tahu, dari tanggal saya kirim komplain, sampai tanggal hari ini tidak ada satupun hari calon pendaftar bpjs tidak kirim komplain di websitenya karena persoalan daftar bpjs online, artinya 100% setiap hari selalu ada setidaknya 3 laporan komplain yang dikirimkan. Laporan ini terbuka dapat dibaca bebas untuk publik.

Oya saya juga temukan ‘kebocoran’ saat daftar online di website bpjs kesehatan. Di jaman sudah IT modern gini, ternyata formulir pendaftaran onlinenya diletakkan di sebuah server ber-OS Windows dengan server gratisan XAMPP (jelas bukan di data center!). Dan anda tahu…semua isi xampp itu masih standard dari sananya dimana semua dokumen web root diletakkan di C:/xampp/htdocs/ dan versi xampp-nya pun bukan versi terkini pula! Hadeeuhh..memalukan!

Nasib ya nasib jadi WNI, dari E-KTP yang kagak kelar” jadinya, sampe urus KK, urus passport, sampe urus BPJS pun sistem IT-nya terlalu ‘canggih’ banget yak!?

Saran saya untuk menkominfo, bereskan sistem administrasi IT di indonesia dulu, soal bandwidth internet itu bisa sambil jalan (karena jelas bangun dan benahi infrastruktur internet lebih lama dari urus lainnya).

Sudah berapa kali ada menkominfo di republik ini? Tapi kok urusan IT negara masih carut marut gini? Sewajarnya lah urusan IT di semua departemen dan kementrian di negara ini sebaiknya di handle satu kementrian saja yang tepat yaitu Menkominfo, pihak lain (menteri sampe presiden) nurut aja lah gak usah ikut”an ntar malah jadi gak sinkron semua! Biarlah itu semua diurus menkominfo, satu pihak untuk membuat standarisasi, menyelaraskan sistem dan mengawasi sistem!

Ngurus sistem administrasi penduduk dengan berbasis IT di indonesia saja kagak beres-beres, gimana bisa urus kesehatan dan sandang pangan warga indonesia?

Jangan sampe deh kejadian WNI pindah kewarganegaraan ke negara lain dng alasan “Negara asal saya tidak mampu mengurusi administrasi kependudukan milik saya! Lebih baik saya pindah kewarganegaraan bayar pajak lebih tinggi gpp asal keberadaan saya diakui dan hak saya diberikan oleh negara.”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s